Sejak dilantik sebagai Gubernur, Dedi Mulyadi kerap menjadi sorotan karena berbagai program dan kebijakannya yang menuai pro-kontra. Beberapa di antaranya dinilai inovatif, namun tak sedikit yang memicu polemik di kalangan masyarakat dan politisi. Berikut daftar program kontroversial Dedi Mulyadi yang menjadi perbincangan publik, termasuk rencana kontroversialnya mengirim anak-anak ke barak militer.
Awal Masa Jabatan: Kebijakan yang Langsung Mengundang Pro Kontra
Penghapusan Sistem Zonasi Sekolah
Salah satu kebijakan pertama yang langsung menuai kritik adalah rencana penghapusan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dedi Mulyadi berargumen bahwa sistem ini tidak adil bagi siswa berprestasi dari daerah terpencil.
“Sistem zonasi justru membatasi hak anak-anak pintar dari desa untuk bersaing di sekolah favorit,” tegas Dedi dalam konferensi pers.
Namun, kebijakan ini ditentang oleh banyak orang tua dan aktivis pendidikan yang khawatir akan kembali maraknya praktik “jual beli kursi” di sekolah negeri.
Larangan Penggunaan Bahasa Asing di Instansi Pemerintah
Dedi Mulyadi juga mengeluarkan surat edaran yang melarang penggunaan bahasa asing, terutama Inggris, dalam dokumen resmi pemerintahan. Menurutnya, hal ini untuk menguatkan identitas nasional.
“Kita harus bangga dengan bahasa Indonesia. Jangan sampai anak muda lebih fasih berbahasa Inggris daripada bahasa sendiri,” ujarnya.
Kebijakan ini dikritik oleh kalangan bisnis dan akademisi yang menganggap langkah tersebut menghambat daya saing global.
Program Sosial yang Menuai Polemik
Bantuan Langsung Tunai dengan Syarat Politik
Salah satu program yang paling kontroversial adalah pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dengan syarat penerima harus mendukung partai tertentu di pemilu mendatang. Banyak yang menilai ini sebagai bentuk politik uang yang terang-terangan.
“Ini jelas pelanggaran etika pemerintahan. Bantuan sosial tidak boleh dikaitkan dengan preferensi politik,” kritik seorang pengamat politik.
Meski mendapat kecaman, Dedi Mulyadi membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa bantuan diberikan tanpa syarat.
Pembubaran Komunitas LGBT dengan Alasan Moral
Dedi Mulyadi secara terbuka menyatakan perlawanan terhadap kelompok LGBT dengan mengeluarkan peraturan yang membubarkan kegiatan mereka. Ia beralasan hal tersebut bertentangan dengan nilai budaya dan agama.
“Kita harus menjaga moral bangsa. Kelompok seperti ini tidak boleh diberi ruang,” tegasnya.
Kebijakan ini menuai kecaman dari aktivis HAM yang menilai langkah tersebut diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia.
Kebijakan Ekonomi yang Dipertanyakan
H3: Kenaikan Pajak untuk Usaha Kecil
Di tengah gerakan mendukung UMKM, Dedi Mulyadi justru menaikkan pajak untuk usaha kecil dengan alasan meningkatkan pendapatan daerah. Langkah ini membuat banyak pelaku usaha menengah ke bawah merasa terbebani.
Reaksi Pedagang Kecil
Banyak pedagang di pasar tradisional mengeluh karena kebijakan ini membuat omzet mereka semakin menurun.
“Sudah susah dapat untung, pajak malah naik. Kami bingung harus bagaimana,” keluh seorang pedagang di Pasar Induk.
Proyek Infrastruktur Megah yang Dinilai Tidak Prioritas
Dedi Mulyadi juga menggulirkan proyek pembangunan monumen dan taman kota senilai ratusan miliar, sementara banyak jalan dan jembatan di daerah terpencil yang masih rusak.
“Ini pemborosan APBD. Uang rakyat seharusnya dipakai untuk hal yang lebih urgent,” protes seorang anggota DPRD.
Kontroversi Terkait Isu Lingkungan
Pencabutan Izin Perusahaan Sawit yang Dituding Asal-Asalan
Tanpa proses klarifikasi mendalam, Dedi Mulyadi mencabut izin operasi beberapa perusahaan sawit dengan alasan pelanggaran lingkungan. Namun, banyak yang menilai langkah ini terburu-buru dan merugikan investor.
Dampak pada Pekerja
Ribuan buruh kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba, memicu aksi unjuk rasa besar-besaran.
“Kami tidak diberi tahu apa-apa. Tiba-tiba perusahaan tutup, kami di-PHK,” ujar salah seorang karyawan.
Program Paling Kontroversial: Mengirim Anak ke Barak Militer
Latar Belakang Program
Salah satu program yang paling menghebohkan adalah rencana Dedi Mulyadi untuk mengirim anak-anak dari keluarga bermasalah (sebagai contoh, anak jalanan, pelaku kenakalan remaja, atau yatim piatu) ke barak militer untuk “dibina”.
“Anak-anak ini butuh disiplin dan karakter kuat. Latihan militer akan mengubah mereka menjadi pribadi yang tangguh,” klaim Dedi.
Reaksi Masyarakat dan Pakar
Program ini langsung menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk psikolog anak, aktivis HAM, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
“Ini bentuk kekerasan terhadap anak. Lingkungan militer tidak cocok untuk perkembangan psikologis anak-anak,” tegas seorang psikolog anak.
Banyak yang khawatir program ini justru akan menimbulkan trauma dan eksploitasi terhadap anak-anak.
Respons Pemerintah Pusat
Kementerian Sosial dan Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) meminta klarifikasi resmi dari Dedi Mulyadi. Beberapa anggota DPR bahkan mengancam akan melaporkan hal ini ke Komnas HAM jika program tetap dilaksanakan.
“Ini bukan solusi, tapi malah pelanggaran hak anak. Negara wajib melindungi anak, bukan memaksa mereka masuk barak militer,” tegas seorang anggota DPR.
Nasib Program Setelah Kecaman
Akibat tekanan publik, program ini akhirnya ditunda. Namun, Dedi Mulyadi tetap bersikeras bahwa pelatihan kedisiplinan semacam ini diperlukan.
“Kalau tidak seperti ini, lalu bagaimana cara membina anak-anak nakal? Kami terbuka untuk masukan,” katanya.
Antara Inovasi dan Kontroversi
Dedi Mulyadi memang tidak pernah lepas dari sorotan. Di satu sisi, ia dianggap berani mengambil kebijakan tegas, namun di sisi lain, banyak langkahnya yang dinilai kontraproduktif dan melanggar hak asasi manusia, seperti rencana kontroversial mengirim anak ke barak militer. Apakah program-program kontroversial ini akan membawa kemajuan atau justru menjadi bumerang bagi pemerintahannya? Hanya waktu yang bisa menjawab.
Artikel ini telah tayang di TribunKepo.com. Dilarang copy-paste tanpa izin.