Pemkab Pati resmi mengumumkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250%. Sudewo menyatakan ini langkah perlu karena PBB tak pernah naik sejak 14 tahun lalu. Dana tambahan diklaim untuk pembangunan infrastruktur, pembenahan rumah sakit, dan sektor pertanian serta perikanan.
Meski secara logika fiskal hal ini masuk akal, pengumuman itu tidak diiringi penjelasan rinci. Tidak ada simulasi beban untuk tiap lapisan masyarakat, dan inilah awal celah miskomunikasi.
Juni 2025 – Bisik-Bisik Warga
Surat tagihan PBB mulai sampai ke rumah warga. Reaksi pertama? Kaget. Banyak yang mengira ada kesalahan pencatatan. Kenaikan ratusan persen membuat sebagian warga harus membayar jutaan rupiah lebih mahal dari tahun sebelumnya.
Di warung kopi dan pasar, obrolan soal PBB mendominasi. Petani mengeluh harus mengorbankan tabungan untuk membayar pajak, sementara pedagang pasar bingung mencari tambahan modal.
15 Juli 2025 – Pernyataan yang Menyulut Api
Dalam rapat resmi, Sudewo mengeluarkan kalimat yang belakangan jadi viral nasional:
“Siapa yang akan melakukan penolakan? Silakan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan merubah keputusan.”
Kalimat ini dianggap arogan. Bukannya menenangkan, justru memantik perlawanan. Tak butuh waktu lama, warga mulai membentuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).
1 Agustus 2025 – Aliansi Bergerak
AMPB mulai menggalang logistik untuk aksi demo. Ambulans disulap menjadi posko donasi keliling, dan media sosial penuh unggahan ajakan turun ke jalan. Ini bukan lagi protes kecil, tapi gerakan terorganisir.
5 Agustus 2025 – Ricuh di Posko Donasi
Satpol PP mendatangi posko, membubarkan warga, dan mengambil puluhan dus air mineral. Pemerintah berdalih tindakan ini untuk menghindari gangguan acara perayaan hari jadi Kabupaten Pati.
Namun di mata publik, ini adalah tindakan represif. Video bentrok beredar, dan narasi “pemerintah memusuhi rakyat” semakin kuat.
7 Agustus 2025 – Gubernur Turun Tangan
Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Tengah, menegur Sudewo secara terbuka. Ia menilai masalah ini murni akibat komunikasi publik yang lemah dan mendesak peninjauan ulang kebijakan.
Di hari yang sama, Sudewo meminta maaf dan mengklarifikasi bahwa kenaikan 250% adalah maksimal, bukan berlaku merata.
8–12 Agustus 2025 – Gelombang Aksi Jelang Demo Akbar
Warga mempersiapkan aksi 13 Agustus. Spanduk dan poster bertuliskan “Turunkan Bupati” mulai bermunculan. Di media sosial, tagar #PatiBergerak dan #TurunkanSudewo viral.
Wawancara Imajiner: Suara dari Lapangan
Pak Karto – Petani
“Selama ini kami bayar pajak ya wajar saja. Tapi naik sampai segini, kami mau makan apa? Padi belum panen, harga pupuk mahal, sekarang pajak melonjak. Rasanya seperti kami dihukum.”
Bu Siti – Pedagang Pasar
“Dulu saya kagum sama Pak Bupati waktu kampanye. Katanya tidak mau bebani rakyat. Sekarang malah kebijakan seperti ini. Kecewa berat.”
Mas Andi – Aktivis AMPB
“Kami bukan anti pembangunan. Kami mau Pati maju. Tapi cara ini salah. Naikkan bertahap, libatkan warga dalam diskusi. Jangan tiba-tiba seperti ini.”
Analisis Dampak Ekonomi
Jangka Pendek
- Daya beli turun karena sebagian penghasilan dialihkan untuk bayar pajak.
- UMKM tertekan, omzet menurun karena konsumsi warga berkurang.
- Potensi kredit macet meningkat karena warga mengutamakan bayar pajak ketimbang cicilan usaha.
Jangka Panjang
- Jika tidak direvisi, bisa memicu ekonomi stagnan di sektor konsumsi.
- Investasi lokal melemah, investor enggan masuk karena melihat gejolak sosial.
- Resistensi pajak: warga bisa saja enggan membayar atau mencari celah menghindar.
Perbandingan dengan Daerah Lain
- Banyuwangi sukses meningkatkan PAD lewat pariwisata, festival budaya, dan promosi UMKM, bukan lewat pajak ekstrem.
- Surakarta menghidupkan alun-alun dengan event mingguan yang meningkatkan retribusi pedagang.
- Makassar memanfaatkan potensi pelabuhan dan logistik untuk menambah pendapatan.
Kuncinya ada pada menggerakkan ekonomi lebih dulu, lalu memetik hasil pajak secara alami.
Politik: Krisis Kepercayaan
Kasus ini membuat modal politik Sudewo terkikis. Lawan politik mendapat amunisi untuk menyerang, sementara pendukungnya mulai ragu. Isu mosi tidak percaya dari DPRD mulai berembus.
Jika Sudewo gagal mengendalikan situasi, bukan hanya kursinya yang terancam, tapi juga warisan politiknya akan tercoreng.
Pelajaran Besar untuk Kepala Daerah
- Jangan abaikan komunikasi publik – Cara menyampaikan kebijakan sama pentingnya dengan kebijakannya.
- Kenali kondisi ekonomi rakyat – Kenaikan pajak harus mempertimbangkan kemampuan bayar warga.
- Libatkan masyarakat – Diskusi publik dan transparansi membuat kebijakan lebih mudah diterima.
- Fokus pada stimulus ekonomi – Ekonomi tumbuh, pajak ikut naik tanpa paksaan.
Drama PBB 250% di Pati menjadi peringatan keras bahwa kebijakan fiskal harus dijalankan dengan hati-hati dan strategi matang. Aksi 13 Agustus akan menjadi babak penting, apakah Bupati bertahan atau mundur. Yang jelas, kepercayaan publik sudah terlanjur goyah, dan membangunnya kembali bukan perkara mudah.
Tabel Perbandingan PBB Antar Daerah
| Daerah | Kenaikan PBB 2025 | Rata-rata Kenaikan (%) | Metode Sosialisasi | Reaksi Publik |
|---|---|---|---|---|
| Pati | Maksimal 250% | 180–250% | Minim penjelasan, pernyataan kontroversial | Demo besar, tuntutan mundur |
| Banyuwangi | Bertahap 5 tahun | 20–30% per tahun | Diskusi publik, media sosial aktif | Diterima dengan baik |
| Surakarta | 1 kali revisi dalam 8 tahun | 50–80% | Edukasi media lokal, konsultasi RT/RW | Minim protes |
| Makassar | Bertahap 3 tahun | 30–60% per tahun | Forum warga, penjelasan dampak positif | Respon netral |
| Sleman | Penyesuaian inflasi | 10–15% | Notifikasi tertulis + media sosial | Hampir tanpa penolakan |
Grafik Dampak Ekonomi (Prediksi 6 Bulan)
Dampak Kenaikan PBB Pati 250%
(Periode: Agustus 2025 – Januari 2026)
📉 Daya Beli – Turun 20–30%
📉 Omzet UMKM – Turun 25%
📉 Permintaan Kredit Usaha – Turun 18%
📈 Tunggakan Pajak – Naik 15–20%
Jika kebijakan direvisi menjadi kenaikan bertahap (maksimal 50% per tahun), tren negatif diprediksi bisa ditekan hingga setengahnya.
Timeline Visual Peristiwa
Mei 2025 – Pemkab Pati umumkan kenaikan PBB maksimal 250%
Juni 2025 – Surat tagihan PBB tiba, warga kaget dan resah
15 Juli 2025 – Pernyataan kontroversial Bupati viral
1 Agustus 2025 – AMPB mulai galang dana dan logistik aksi
5 Agustus 2025 – Posko donasi dibubarkan Satpol PP
7 Agustus 2025 – Gubernur Jateng tegur, Bupati minta maaf
8–12 Agustus 2025 – Persiapan demo akbar 13 Agustus
13 Agustus 2025 – Demo besar, tuntutan mundur bergema
Skenario Politik Pasca Demo
- Bupati Bertahan + Revisi Kebijakan
- Kenaikan dibatasi maksimal 50–80%
- Respon publik: membaik tapi trauma politik masih ada
- Bupati Bertahan + Tidak Revisi
- Konflik memanas
- Potensi mosi tidak percaya DPRD tinggi
- Bupati Mundur
- Plt Bupati ditunjuk Gubernur
- Situasi politik relatif stabil, tapi pembangunan tertunda